Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
389Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Bengkulu tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kampus Merdeka Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 232Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Dokumen 268Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Dokumen 247Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Semarang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
Dokumen 301Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang Sinergi Pengawas
Dokumen 261Nota Kesepakatan Sinergi antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Dokumen 262Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Dokumen 234Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Peningkatan Kualitas Pneyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dokumen 258Kesepakatan Bersama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan
Dokumen 272
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737