DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "20"
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Dokumen 177PERATURAN KEMENTERIAN 2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya
Dokumen 177PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2021
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dokumen 170PERATURAN KEMENTERIAN 2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dokumen 170MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Dokumen 172MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Universitas Airlangga Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Universitas Airlangga
Dokumen 164MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Universitas Tadulako Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Universitas Tadulako
Dokumen 156MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Hakim Dan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih Dan Hakim Berintegritas
Dokumen 220MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan PT. Tribun Digital Online Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Bersama Dan Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik Dan/Atau Fasilitasi Acara Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 159MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
Dokumen 171Pengunjung
611
Hari Ini
3352
Kemarin
18925
Seminggu
47472
Bulan Ini
730702
Tahun Ini
865257
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
