DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "20"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Universitas Islam "45"
Dokumen 152MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indoensia dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Dokumen 164MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Kendari
Dokumen 178MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Sekolah Tinggi Teknologi Migas Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Sekolah Tinggi Teknologi Migas
Dokumen 172MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Balikpapan Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Universitas Balikpapan
Dokumen 173MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Universitas Islam Malang Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Universitas Islam Malang
Dokumen 150MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Negeri Gorontalo
Dokumen 169MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Bung Hatta dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 168MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 165MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Politeknik Aisyiyah Sumatera Barat dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 192Pengunjung
837
Hari Ini
3352
Kemarin
19151
Seminggu
47698
Bulan Ini
730928
Tahun Ini
865483
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
