DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "3"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terkait Sektor Jasa Keuangan
Dokumen 251MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Mulawarman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman
Dokumen 307MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia tentang Tata Kelola Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 232MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Publik di Seluruh Program Studi Ilmu Hukum Muhammadiyah
Dokumen 250MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Dokumen 250MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudman Republik Indonesia dan Institut Agama Islam Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 211MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pangkalpinang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang
Dokumen 215MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman dan Universitas Negeri Semarang tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dokumen 234MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara PT. Pelabuhan Indonesia (PERSERO)
Dokumen 228MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Cilacap tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Dokumen 237Pengunjung
5920
Hari Ini
8700
Kemarin
45360
Seminggu
111080
Bulan Ini
956519
Tahun Ini
1904369
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
