Selasa, 30 Desember 2025 23:26:19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

30 DESEMBER 2025 6
Tempat Penetapan JAKARTA
Tanggal Penetapan 17 DESEMBER 2025
Tanggal Pengundangan 17 DESEMBER 2025
Sumber Hukum Acara Pidana
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum HUKUM PIDANA
Bahasa INDONESIA
Lokasi Jakarta
Pemrakarsa KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Penandatanganan Presiden Republik Indonesia
Status BERLAKU
Keterangan Status
MENCABUT
Catatan
T.E.U
No. Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang
Subjek
No. Nama Subjek Tipe Subjek Jenis Subjek

Pengunjung

3589

...

Hari Ini

3757

...

Kemarin

31082

...

Seminggu

118318

...

Bulan Ini

1370491

...

Tahun Ini

2318341

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH