Jumat, 4 April 2025 02:32:59

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

12/29/2022 711

Tempat Penetapan	JAKARTA
Tanggal Penetapan	12/29/1986
Tanggal Pengundangan	12/29/1986
Sumber	LN 1986 (77): 36hlm.
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Bahasa
Lokasi	Kementerian Sekretariat Negara
Pemrakarsa
Penandatanganan	SOEHARTO
Status
Keterangan Status	DIUBAH
Catatan

T.E.U

No.	Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang

Subjek

No.	Nama Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek

Jenis Dokumen

UNDANG-UNDANG

Terkait

1

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.

5

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

Pengunjung

175

Hari Ini

1507

Kemarin

10985

Seminggu

3838

Bulan Ini

217634

Tahun Ini

1165484

Total

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

JDIH