... ...
Kamis, 19 September 2024 09:09:12
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia

5/6/2019 1 654
Tempat Penetapan JAKARTA
Tanggal Penetapan 12/26/2018
Tanggal Pengundangan 12/26/2018
Sumber BN 2018 (1728): 24 hlm.
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum
Bahasa INDONESIA
Lokasi Ombudsman RI
Pemrakarsa BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
Penandatanganan AMZULIAN RIFAI
Status TIDAK BERLAKU
Keterangan Status
MENCABUT
PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
MENCABUT
PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
MENCABUT
PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
MENCABUT
PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
DIUBAH
PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG INSENTIF ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
MENCABUT
PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
DIUBAH
PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG INSENTIF ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
DIUBAH
PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG INSENTIF ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
Catatan
T.E.U
No. Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang
Subjek
No. Nama Subjek Tipe Subjek Jenis Subjek

Jenis Dokumen

PERATURAN OMBUDSMAN

Terkait

1
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
4
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.
5
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

Pengunjung

976

...

Hari Ini

1406

...

Kemarin

17662

...

Seminggu

33175

...

Bulan Ini

571514

...

Tahun Ini

706069

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

...

JDIH

Social Links

Facebook Instagram