Senin, 11 Agustus 2025 20:35:03

REKOMENDASI TENTANG BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI MENGENAI IJIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

4/21/2021 402

Tempat Penetapan	JAKARTA
Tanggal Penetapan	6/27/2016
Tanggal Pengundangan	00 0000
Sumber
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum
Bahasa
Lokasi
Pemrakarsa	KEASISTENAN UTAMA RESOLUSI DAN MONITORING
Penandatanganan	AMZULIAN RIFAI
Status
Keterangan Status
Catatan

T.E.U

No.	Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang

Subjek

No.	Nama Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek

Jenis Dokumen

REKOMENDASI OMBUDSMAN

Terkait

1

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.

5

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

Pengunjung

3356

Hari Ini

2784

Kemarin

29086

Seminggu

73017

Bulan Ini

674916

Tahun Ini

1622766

Total

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

JDIH