Minggu, 16 November 2025 06:43:32

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

11/14/2023 50581

Tempat Penetapan	JAKARTA
Tanggal Penetapan	31 OKTOBER 2023
Tanggal Pengundangan	31 OKTOBER 2023
Sumber	LN 141 (2023): 32 Hlm. TLN
Urusan Pemerintahan	BIDANG TENAGA KERJA
Bidang Hukum	HUKUM UMUM
Bahasa	INDONESIA
Lokasi	Kementerian Sekretariat Negara
Pemrakarsa
Penandatanganan	Joko Widodo
Status	BERLAKU
Keterangan Status	MENCABUT
Catatan

T.E.U

No.	Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang

Subjek

No.	Nama Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek

Jenis Dokumen

UNDANG-UNDANG

Terkait

1

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.

5

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

Pengunjung

1273

Hari Ini

5047

Kemarin

44994

Seminggu

161101

Bulan Ini

1190178

Tahun Ini

2138028

Total

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

JDIH