Kamis, 30 Oktober 2025 08:15:32

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "201"

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016

REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN PERIZINAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APARTEMEN (WISMA SUSUN) LEXINGTON RESIDENCE JAKARTA SELATAN

Dokumen 490

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015

REKOMENDASI TENTANG DUGAAN MALADMINISTRASI BERUPA TIDAK ADANYA TANGGAPAN DARI WALIKOTA BEKASI TERKAIT PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN APARTEMEN GRAND ICON

Dokumen 440

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015

REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Dokumen 428

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015

REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 418

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PT. PGNI YANG ANGGARAN PEMBAYARANNYA BERASAL DARI HASIL PENJUALAN ASET PT. PGNI

Dokumen 431

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2010

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERBAIKAN TEGANGAN LISTRIK DI PERUMAHAN KELAPA HIJAU RESIDENCE, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

Dokumen 458

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP SOR. ITOP REPTIANTO SELAKU PEGAWAI TETAP PT. ASKES (PERSERO)

Dokumen 350

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018

MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX

Dokumen 386

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018

MALADMINISTRASI DALAM PENYETARAAN IJAZAH DOKTOR (S3) LUAR NEGERI DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DARI DOSEN MENJADI GURU BESAR ATAS NAMA JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE OLEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Dokumen 397

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013

PERMASALAHAN KETIDAKJELASAN HAK ATAS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERUPA MANFAAT PENSIUN DENGAN ASAS UNIFORMULA BAGI KARYAWAN PT. TELKOM

Dokumen 389

Pengunjung

6250

...

Hari Ini

20401

...

Kemarin

72302

...

Seminggu

145645

...

Bulan Ini

991084

...

Tahun Ini

1938934

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH