DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "MK"
SURAT EDARAN SE 2024
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Waktu Kerja Insan Ombudsman Pada Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 368PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK 2022
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XX/2022 dalam Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dokumen 255PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 692PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2023
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Dokumen 311PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
Dokumen 318MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
Dokumen 205MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Dokumen 218MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate
Dokumen 192MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
Dokumen 222MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Pariaman Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kota Pariaman
Dokumen 235Pengunjung
414
Hari Ini
923
Kemarin
10814
Seminggu
27834
Bulan Ini
323724
Tahun Ini
458279
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Kota Jakarta Selatan, 12920
humas@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
