Rabu, 1 Mei 2024 14:06:16

Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

12 JANUARI 2021 1489

Tempat Penetapan	JAKARTA
Tanggal Penetapan	17 DESEMBER 2020
Tanggal Pengundangan	29 DESEMBER 2020
Sumber	BN 2020 (1646): 24 hlm.
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum
Bahasa	INDONESIA
Lokasi
Pemrakarsa
Penandatanganan	AMZULIAN RIFAI
Status	BERLAKU
Keterangan Status	MENGUBAH PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN MENCABUT PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN. MENGUBAH PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN MENCABUT PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN.
Catatan

T.E.U

No.	Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang

Subjek

No.	Nama Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek

Jenis Dokumen

PERATURAN OMBUDSMAN

Terkait

1

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan HAri Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 .

2

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Waktu Kerja Insan Ombudsman Pada Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

4

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Kedalam Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

5

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Pengunjung

618

Hari Ini

1086

Kemarin

6621

Seminggu

618

Bulan Ini

296508

Tahun Ini

431063

Total

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

Kota Jakarta Selatan, 12920

humas@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

JDIH