Rabu, 22 Mei 2024 09:26:13

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

08 MEI 2019 1010

Tempat Penetapan	JAKARTA
Tanggal Penetapan	24 JULI 2017
Tanggal Pengundangan	27 JULI 2017
Sumber	BN 2017 (1035): 25 hlm.
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum
Bahasa	INDONESIA
Lokasi	Ombudsman RI
Pemrakarsa
Penandatanganan	AMZULIAN RIFAI
Status	BERLAKU
Keterangan Status	MENCABUT PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN LAPORAN. DIUBAH PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN.
Catatan

T.E.U

No.	Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang

Subjek

No.	Nama Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek

Jenis Dokumen

PERATURAN OMBUDSMAN

Terkait

1

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan HAri Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 .

2

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Waktu Kerja Insan Ombudsman Pada Bulan Ramadhan Tahun 1445 H/2024 di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

4

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Kedalam Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

5

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Pengunjung

361

Hari Ini

923

Kemarin

10761

Seminggu

27781

Bulan Ini

323671

Tahun Ini

458226

Total

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

Kota Jakarta Selatan, 12920

humas@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

JDIH