Sabtu, 20 Desember 2025 05:36:21

REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

4/21/2021 560

Tempat Penetapan	JAKARTA
Tanggal Penetapan	2/18/2015
Tanggal Pengundangan	00 0000
Sumber	80 halaman
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum
Bahasa
Lokasi
Pemrakarsa	KEASISTENAN UTAMA RESOLUSI DAN MONITORING
Penandatanganan	DANANG GIRINDRAWARDANA
Status
Keterangan Status
Catatan

T.E.U

No.	Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang

Subjek

No.	Nama Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek

Jenis Dokumen

REKOMENDASI OMBUDSMAN

Terkait

1

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.

5

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

Pengunjung

933

Hari Ini

4372

Kemarin

30250

Seminggu

79700

Bulan Ini

1331873

Tahun Ini

2279723

Total

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

JDIH