Rabu, 22 Januari 2025 07:13:41

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

6/6/2022 1 7124

Tempat Penetapan	JAKARTA
Tanggal Penetapan	07 OKTOBER 2008
Tanggal Pengundangan	07 OKTOBER 2008
Sumber	LN 2008 (139); 14 Hlm, TLN 2008 (4899): 12 Hlm.
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum	HUKUM UMUM
Bahasa	INDONESIA
Lokasi	Ombudsman RI
Pemrakarsa
Penandatanganan	Susilo Bambang Yudhoyono
Status	BERLAKU
Keterangan Status
Catatan

T.E.U

No.	Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang

Subjek

No.	Nama Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek

Jenis Dokumen

UNDANG-UNDANG

Terkait

1

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.

5

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

Pengunjung

507

Hari Ini

2065

Kemarin

12216

Seminggu

38623

Bulan Ini

38623

Tahun Ini

986473

Total

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

JDIH