DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 219 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 259 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penjenjangan, Penilaian Angka Kredit Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 421MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indoensia dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Dokumen 119MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Kendari
Dokumen 141MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Sekolah Tinggi Teknologi Migas Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Sekolah Tinggi Teknologi Migas
Dokumen 134MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Balikpapan Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Universitas Balikpapan
Dokumen 124MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Universitas Islam Malang Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Universitas Islam Malang
Dokumen 119MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas PGRI Sumatera Barat Dan Ombudsman Republik Indonesia
114MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Negeri Gorontalo
Dokumen 125MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Bung Hatta dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 126MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 127Pengunjung
4308
Hari Ini
1406
Kemarin
20994
Seminggu
36507
Bulan Ini
574846
Tahun Ini
709401
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
