KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021
Dokumen 192Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 114/PR.05.04/VII/2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI
Dokumen 146KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 352 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 160KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 146 TAHUN 2020 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 181KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 146 TAHUN 2019 TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (SIMPORI) DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
Dokumen 132KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 193KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 137-DI.01.02/XII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 168KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 214 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGHAPUSAN DAN LELANG BARANG MILIK NEGARA DI PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 177KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DAN BELANJA DALAM TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 147KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PELAYANAN TEKNIS PADA KELOMPOK KEASISTENAN SUBSTANSI DAN UNIT KERJA KHUSUS
Dokumen 174Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737