KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA LAKSANA TAHAPAN DETEKSI
Dokumen 146KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267 TAHUN 2020 TENTANG LINGKUP SEKTOR DAN SUBSTANSI PADA KEASISTENAN UTAMA I SAMPAI DENGAN KEASISTENAN UTAMA VII DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 215KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 239 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN PENGADUAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 179KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA NASKAH DINAS TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN
Dokumen 145KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 190 TAHUN 2020 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 101KEPUTUSAN KETUA NOMOR 197 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN PENGHASILAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 BAGI CALON ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 160KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 175 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN INTERNAL (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 104KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 14/ORI-SK/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA RAYA DI JAKARTA
Dokumen 114KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 022/ORI-SK/III/2017 TENTANG PENATAAN KEMBALI WILAYAH KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
Dokumen 110KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 49/ORI-SK/X/2010 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DI BANDUNG, WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA, WILAYAH PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA, DAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
Dokumen 192Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737