DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 175 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN INTERNAL (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 150KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 14/ORI-SK/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA RAYA DI JAKARTA
Dokumen 180KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 022/ORI-SK/III/2017 TENTANG PENATAAN KEMBALI WILAYAH KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
Dokumen 174KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2010
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 49/ORI-SK/X/2010 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DI BANDUNG, WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA, WILAYAH PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA, DAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
Dokumen 260KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2016
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 053/ORI-SK/VI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA DI TARAKAN
Dokumen 153KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 022/ORI-SK/III/2013 TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAMBI, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, PROVINSI BENGKULU, PROVINSI BANTEN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI MALUKU UTARA, PROVINSI PAPUA BARAT, DAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Dokumen 203KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2012
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 022/ORI-SK/I/2012 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI 10 (SEPULUH) PROVINSI
Dokumen 210KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2012
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 02/ORI-SK/I/2012 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KOTA MAKASSAR, PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KOTA BATAM, PROVINSI MALUKU DI KOTA AMBON, DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI KOTA SAMARINDA
Dokumen 224KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP LAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 189KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENEMPATAN ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KELOMPOK KEASISTENAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 177Pengunjung
1677
Hari Ini
2320
Kemarin
18823
Seminggu
47066
Bulan Ini
794501
Tahun Ini
929056
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
