Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 356Nota Kesepahaman Antara DPRD Provinsi Maluku dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 314Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Atmajaya Yogyakarta
Dokumen 291Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Ombudsman RI
Dokumen 301Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Ombudsman Republik indonesia
Dokumen 271Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bekasi
Dokumen 383Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 305Nota Kesepahaman Antara Universitas Ahmad Dahlan dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 269Nota Kesepahaman Antara Ombudsman RI dengan Universitas Papua
Dokumen 346Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dokumen 506Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737