DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "MOU"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Ombudsman Republik indonesia
Dokumen 382MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dokumen 371MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
Dokumen 476MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Tentang Upaya Pengawasan Dan Pencegahan Penyiksaan Serta Perlakuan Dan Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang Yang Berada Di Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan, Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Dokumen 399MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bekasi
Dokumen 512MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 430MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Ahmad Dahlan dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 396MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Prima Indonesia Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Prima Indonesia
Dokumen 370MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Dokumen 391MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Dokumen 368Pengunjung
883
Hari Ini
13833
Kemarin
49722
Seminggu
119876
Bulan Ini
965315
Tahun Ini
1913165
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
