Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang Sinergi Pengawas
Dokumen 264Nota Kesepakatan Sinergi antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Dokumen 265Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Dokumen 237Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Peningkatan Kualitas Pneyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dokumen 261Kesepakatan Bersama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan
Dokumen 275Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Riau tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Universitas Muhammadiyah Riau
Dokumen 221Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Dokumen 283Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Dokumen 265Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 439Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Islam Riau tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Universitas Islam Riau
Dokumen 261
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737