DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN PERIZINAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APARTEMEN (WISMA SUSUN) LEXINGTON RESIDENCE JAKARTA SELATAN
Dokumen 177REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG DUGAAN MALADMINISTRASI BERUPA TIDAK ADANYA TANGGAPAN DARI WALIKOTA BEKASI TERKAIT PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN APARTEMEN GRAND ICON
Dokumen 159REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Dokumen 156REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI OLEH WALIKOTA JAKARTA BARAT DAN JAJARAN TERKAIT DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT MENGENAI GANGGUAN KEBISINGAN DAN LINGKUNGAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA DAN BANGUNAN OLEH PT. SINAR GRAVINDO JAYA
Dokumen 114REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 164REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 166REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2009
REKOMENDASI TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1668 DAN NOMOR 1669
Dokumen 110REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2009
REKOMENDASI TENTANG PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 819 S/D 823 KEBON SIRIH
Dokumen 96REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2009
REKOMENDASI TENTANG KEPASTIAN PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN OLEH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Dokumen 99REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2011
MEMINTA PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 0012/REK/0430/PD-21/VII/2011 TANGGAL 12 JULI 2011 OLEH KAPOLDA SUMATERA UTARA
Dokumen 116Pengunjung
2332
Hari Ini
4745
Kemarin
21770
Seminggu
39276
Bulan Ini
577615
Tahun Ini
712170
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
