DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
UNDANG-UNDANG UU 1999
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
Dokumen 193UNDANG-UNDANG UU 2004
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Dokumen 235UNDANG-UNDANG UU 2006
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Dokumen 182UNDANG-UNDANG UU 2013
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Dokumen 174UNDANG-UNDANG UU 2008
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dokumen 185UNDANG-UNDANG UU 2009
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 248UNDANG-UNDANG UU 2008
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 296REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KTP ELETRONIK (KTP-el)
Dokumen 195REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRSI DALAM PROSES PENATAAN PEMUKIMAN KAMPUNG BARU DADAP OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Dokumen 173REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI MENGENAI IJIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Dokumen 179Pengunjung
2355
Hari Ini
4745
Kemarin
21793
Seminggu
39299
Bulan Ini
577638
Tahun Ini
712193
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
