DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "MA"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik
Dokumen 326KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2025
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 227 Tahun 2025 tentang Kompensasi atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik pada Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat
Dokumen 331PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ombudsman Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029
Dokumen 559PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Akses Pengaduan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 384MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Universitas Timor Kefamenanu Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Universitas Timor Kefamenanu
Dokumen 243MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Pelayanan Publik Di Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia
Dokumen 323MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesapahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Trunojoyo Madura tentang Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di LIngkungan Universitas Trunojoyo Madura
Dokumen 265REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2025
Maladministrasi Mengenai Belum Dibayarkannya Insentif Tenaga Kesehatan Terhadap xxx Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Periode Tahun 2021-2022 Di Kota Semarang Oleh Pemerintah Kota Semarang
Dokumen 469KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/SK-ORI/III/2013 tentang Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat
Dokumen 416PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 3894Pengunjung
1341
Hari Ini
3726
Kemarin
32675
Seminggu
203893
Bulan Ini
1232970
Tahun Ini
2180820
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
