DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "MA"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Dokumen 156MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Pariaman Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kota Pariaman
Dokumen 171MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Universitas Islam Malang Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Universitas Islam Malang
Dokumen 150MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 183MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara DPRD Provinsi Maluku dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 186MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 173MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Prima Indonesia Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Prima Indonesia
Dokumen 151MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dokumen 161MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
Dokumen 168PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2022
Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 391Pengunjung
1388
Hari Ini
2339
Kemarin
18132
Seminggu
44897
Bulan Ini
728127
Tahun Ini
862682
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
