Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Jendral Soedirman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
211Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 185Nota Kesepahaman antara Universitas Mahasaraswati Denpasar dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar
Dokumen 212Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sukamara tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
Dokumen 251Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lamandau tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Dokumen 219Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Dokumen 192Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Dokumen 212Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Dokumen 191Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Pemalang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Dokumen 189Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kota Magelang tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
Dokumen 261Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737