DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "1"
PERATURAN PRESIDEN 2019
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
Dokumen 143PERATURAN PEMERINTAH 2020
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
PERATURAN PRESIDEN 2022
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Dokumen 136KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 247 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013
Dokumen 187KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013
Dokumen 112KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 143 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2021
Dokumen 114SURAT EDARAN SE 2022
Surat Edaran Menpan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara
Dokumen 120UNDANG-UNDANG 2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dokumen 133UNDANG-UNDANG 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dokumen 127UNDANG-UNDANG 2014
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dokumen 111Pengunjung
784
Hari Ini
1406
Kemarin
17471
Seminggu
32984
Bulan Ini
571324
Tahun Ini
705879
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
