Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Pelanggaran Internal atas Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat, Investigasi Atas Prakarsa Sendiri, dan Pencegahan Maladministrasi
Dokumen Abstrak 189Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 148 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024
Dokumen 390Maladministrasi Oleh Pemerintah Kabupaten Bungo C.Q. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Terkait Belum Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Atas 113 (Seratus Tiga Belas) Bidang Tanah Di Wilayah Kabupaten Bungo
Dokumen 279Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 194 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 447Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 201 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pelayanan Konsultasi dan Penerimaan Laporan
Dokumen 397Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024
Dokumen Abstrak 503Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 199 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 434Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Siak tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
Dokumen 180Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 219Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pernyataan dan Sikap Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Keberadaan Ombudsman Muda Indonesia
Dokumen 615Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737