Jumat, 3 Oktober 2025 10:58:09

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "2018"

PERATURAN KEMENTERIAN 2018

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan

Dokumen 567

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2018

Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia

Dokumen 446

PERATURAN KEMENTERIAN 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dokumen 392

PERATURAN PEMERINTAH PP 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Dokumen 701

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 140/ORI-SK/VI/2018 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 912

PERATURAN KEMENTERIAN 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Dokumen 740

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dokumen 2479

PERATURAN PEMERINTAH PP 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

Dokumen 787

PERATURAN PEMERINTAH PP 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

Dokumen 857

PERATURAN KEMENTERIAN 2018

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH

Dokumen 938

Pengunjung

2062

...

Hari Ini

3193

...

Kemarin

21688

...

Seminggu

8383

...

Bulan Ini

853822

...

Tahun Ini

1801672

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH