DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "5"
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI
Dokumen 251KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 408PERATURAN KEMENTERIAN 2013
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya
Dokumen 887PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 269KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 156 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 272KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 345 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PENUGASAN DAN NASKAH DINAS LAINNYA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 366UNDANG-UNDANG UU 2009
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 413REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG DUGAAN MALADMINISTRASI BERUPA TIDAK ADANYA TANGGAPAN DARI WALIKOTA BEKASI TERKAIT PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN APARTEMEN GRAND ICON
Dokumen 193REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Dokumen 190REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 203Pengunjung
2039
Hari Ini
2339
Kemarin
18783
Seminggu
45548
Bulan Ini
728778
Tahun Ini
863333
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
