Nota Kesepahaman Antara Universitas Airlangga Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Universitas Airlangga
Dokumen 158Nota Kesepahaman Antara Universitas Tadulako Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Universitas Tadulako
Dokumen 152Nota Kesepahaman Antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Hakim Dan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih Dan Hakim Berintegritas
Dokumen 218Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan PT. Tribun Digital Online Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Bersama Dan Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik Dan/Atau Fasilitasi Acara Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 158Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
Dokumen 169Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Dokumen 156Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate
Dokumen 150Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
Dokumen 172Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Pariaman Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kota Pariaman
Dokumen 171Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sijunjung
Dokumen 136Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737