Jumat, 3 Oktober 2025 16:54:47

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "01"

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2013

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

Dokumen 603

PERATURAN PEMERINTAH PP 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Dokumen 787

UNDANG-UNDANG UU 2019

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dokumen 1675

UNDANG-UNDANG UU 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dokumen 657

SURAT EDARAN SE 2016

Surat Edaran Nomor 16/ORI-SE/VII/2016 tentang Penyamaan Pemahaman Mengenai Mutatis Mutandis dan Imunitas Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Selaku Pejabat Ombudsman Ri

Dokumen Abstrak 443

PERATURAN PEMERINTAH PP 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Dokumen 1182

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PERPU 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dokumen 530

PERATURAN PEMERINTAH PP 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

Dokumen 858

PERATURAN KEMENTERIAN 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penulisan Dan Presentasi Hubungan Masyarakat Instansi Pemerintah

Dokumen 758

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana Business Process

Dokumen 565

Pengunjung

3649

...

Hari Ini

3193

...

Kemarin

23275

...

Seminggu

9971

...

Bulan Ini

855410

...

Tahun Ini

1803260

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH