Jumat, 3 Oktober 2025 15:56:10

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "01"

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022

Rekomendasi Tentang Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Dokumen 629

PERATURAN PEMERINTAH PP 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Dokumen 701

UNDANG-UNDANG UU 2014

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dokumen 687

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/III/2017 tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Dokumen 566

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 140/ORI-SK/VI/2018 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 914

PERATURAN KEMENTERIAN 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Dokumen 741

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dokumen 2482

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2015

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Dokumen 444

PERATURAN PEMERINTAH PP 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

Dokumen 788

UNDANG-UNDANG UU 2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

Dokumen 838

Pengunjung

3428

...

Hari Ini

3193

...

Kemarin

23054

...

Seminggu

9749

...

Bulan Ini

855188

...

Tahun Ini

1803038

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH