DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "2"
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 194REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2020
MALADMINISTRASI ATAS BELUM TERLAKSANANYA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL, KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN KULON PROGO, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
Dokumen 156REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PT. PGNI YANG ANGGARAN PEMBAYARANNYA BERASAL DARI HASIL PENJUALAN ASET PT. PGNI
Dokumen 186REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2010
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERBAIKAN TEGANGAN LISTRIK DI PERUMAHAN KELAPA HIJAU RESIDENCE, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
Dokumen 214REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP SOR. ITOP REPTIANTO SELAKU PEGAWAI TETAP PT. ASKES (PERSERO)
Dokumen 170REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX
Dokumen 173REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018
MALADMINISTRASI DALAM PENYETARAAN IJAZAH DOKTOR (S3) LUAR NEGERI DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DARI DOSEN MENJADI GURU BESAR ATAS NAMA JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE OLEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Dokumen 182REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
PERMASALAHAN KETIDAKJELASAN HAK ATAS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERUPA MANFAAT PENSIUN DENGAN ASAS UNIFORMULA BAGI KARYAWAN PT. TELKOM
Dokumen 179PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2015
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENJUALAN TIKET PENERBANGAN GARUDA INDONESIA UNTUK KORPORASI
Dokumen 2202024
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 5066Pengunjung
596
Hari Ini
1849
Kemarin
19439
Seminggu
49306
Bulan Ini
732536
Tahun Ini
867091
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
