DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "2"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Dokumen 212MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
Dokumen 195KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2020
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Dokumen 175KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2002
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA , ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI, DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
Dokumen 160KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 294KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 150 TAHUN 2020 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 236ARTIKEL HUKUM 2024
Tinjauan Normatif Penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombdusman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 239KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 148 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGARAH SISTEM LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Dokumen 217KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 031/ORI-SK/II/2019 TENTANG PENGAMPU UNIT KERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 204KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2015
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 79 Tahun 2015 tentang Daftar Hadir Insan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 232Pengunjung
772
Hari Ini
1849
Kemarin
19615
Seminggu
49482
Bulan Ini
732712
Tahun Ini
867267
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
