Senin, 24 November 2025 22:23:01

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "HASIL"

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun 2023

Dokumen 2052

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022

Dokumen 1178

PERATURAN KEMENTERIAN 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Dokumen 927

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APRATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Dokumen 854

PERATURAN KEMENTERIAN 2006

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/35/M.PAN/10/2006 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PUSAT

Dokumen 721

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2024

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Dokumen Abstrak 2386

PERATURAN PEMERINTAH PP 2010

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 795

BUKU HUKUM 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL PENILAIAN KEPATUHAN TAHUN 2018

Dokumen Abstrak 689

Pengunjung

3076

...

Hari Ini

3140

...

Kemarin

36837

...

Seminggu

201903

...

Bulan Ini

1230980

...

Tahun Ini

2178830

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH