DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "7"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Paser dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
Dokumen 177MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Publik
Dokumen 220MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
Dokumen 194MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Sinergi Penyelenggaaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupateng Badung
Dokumen 172MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lamandau tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Dokumen 194MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
Dokumen 140MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
Dokumen 188MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Pemalang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Dokumen 158KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 142 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024
Dokumen 241KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 179 tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 227Pengunjung
3312
Hari Ini
2784
Kemarin
29042
Seminggu
72973
Bulan Ini
674872
Tahun Ini
1622722
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
