DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "7"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Koordinasi Penguatan Pelayanan Publik
Dokumen 388MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Dokumen 451MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Paser dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
Dokumen 394MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Publik
Dokumen 430MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
Dokumen 354MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Sinergi Penyelenggaaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupateng Badung
Dokumen 358MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lamandau tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Dokumen 413MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
Dokumen 401MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
Dokumen 415MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Pemalang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Dokumen 356Pengunjung
3315
Hari Ini
3140
Kemarin
37075
Seminggu
202141
Bulan Ini
1231218
Tahun Ini
2179068
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
