DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "7"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 185MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Tentang Upaya Pengawasan Dan Pencegahan Penyiksaan Serta Perlakuan Dan Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang Yang Berada Di Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan, Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Dokumen 202MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Dokumen 158PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Dokumen 187KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/III/2017 tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Dokumen 309KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pengampu Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 284KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 117 Tahun 2022 tentang Daftar Arsip Vital di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 299PERATURAN PEMERINTAH PP 2019
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Dokumen 220PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Dokumen 198PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2013
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
Dokumen 275Pengunjung
713
Hari Ini
1849
Kemarin
19556
Seminggu
49423
Bulan Ini
732653
Tahun Ini
867208
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
