Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 269Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 263Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Sawahlunto
Dokumen 266Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 235Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 277Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dokumen 259Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
Dokumen 345Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bekasi
Dokumen 355Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Dokumen 256Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
Dokumen 414Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737