Jumat, 11 April 2025 13:13:38

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "MK"

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen 269

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 263

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Sawahlunto

Dokumen 266

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 235

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 277

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dokumen 259

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022

Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan

Dokumen 345

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bekasi

Dokumen 355

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022

Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Dokumen 256

PERATURAN KEMENTERIAN 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Dokumen 414

Pengunjung

1555

...

Hari Ini

2240

...

Kemarin

98974

...

Seminggu

102636

...

Bulan Ini

316432

...

Tahun Ini

1264282

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH