Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Peningkatan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 586Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat
Dokumen 487Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penangulangan Bencana Bagi Pegawai Di Lingkungan Ombudsman
Dokumen 529Perjanjian Kerja Sama Anatara Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Dokumen 518Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Dokumen 410Nota Kesepahaman Antara Universitas Airlangga Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Universitas Airlangga
Dokumen 406Nota Kesepahaman Antara Universitas Tadulako Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Universitas Tadulako
Dokumen 384Nota Kesepahaman Antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Hakim Dan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih Dan Hakim Berintegritas
Dokumen 510Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan PT. Tribun Digital Online Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Bersama Dan Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik Dan/Atau Fasilitasi Acara Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 395Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
Dokumen 479
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737