DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "MOU"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendayagunaan dan Reformassi Birokrasi, Kementerian Dalam Negari, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden dengan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Dokumen 246MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
Dokumen 130MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Padang Panjang Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Padang Panjang
Dokumen 128MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 111PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2015
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENJUALAN TIKET PENERBANGAN GARUDA INDONESIA UNTUK KORPORASI
Dokumen 174MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 222MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dokumen 175MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Dokumen 165MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
Dokumen 149Pengunjung
1374
Hari Ini
4745
Kemarin
20812
Seminggu
38318
Bulan Ini
576657
Tahun Ini
711212
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
