Jumat, 20 September 2024 13:32:43
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

PERATURAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN RI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

Dokumen 97

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN RI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

Dokumen 100

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2020

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/ORI-MOU/IX/2020 NOMOR 190 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 188

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

Dokumen 96

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

Dokumen 110

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

Dokumen 105

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

Dokumen 104

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

Dokumen 105

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 87

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DENGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TABANAN

Dokumen 111

Pengunjung

2319

...

Hari Ini

4745

...

Kemarin

21757

...

Seminggu

39263

...

Bulan Ini

577602

...

Tahun Ini

712157

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH