NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 199NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TENTANG INTEGRASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 183NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 150NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 170NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 171NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 143NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 148NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 152NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 144NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 140Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737