MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI ATAS NAMA PT. ANUGRAH DJAM SEJATI
Dokumen 290DAMPAK LIMBAH RUMAH SAKIT PARU JEMBER
302PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERPANJANGAN IJIN USAHA YANG DIAJUKAN OLEH SDR. TEDJO BAWONO
273PEMDA KABUPATEN BOGOR BELUM MELAKSANAKAN PENERTIBAN ATAS BEROPERASINYA USAHA PENGGERGAJIAN KAYU YANG MENGGANGGU LINGKUNGAN DAN TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA JAMBU LUWUK, CIAWI, BOGOR
296EXTRACT VONNIS, EKSEKUSI, PEMIDANAAN YANG DIJALANI MELEBIHI MASA HUKUMAN YANG DINYATAKAN DALAM AMAR PUTUSAN DAN SURAT PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN
372MALADMINISTRASI DALAM BENTUK PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM OLEH PEMERINTAHAN PROVISIN DKI JAKARTA Cq. DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN TERKAIT BELUM DILAKUKANNYA PEMBEBASAN DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAH ATAS NAMA SEMAN BIN BOIH YANG TERKENA SK GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 68 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN PENGUASAAN PERENCANAAN DAERAH KERJA BIDANG TANAH SEBAGAI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Dokumen 359PENUNDAAN BERLARUT PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK ATAS NAMA DOKTER DANIEL RICHARD H., SPOG.
Dokumen 322DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG (MALADMINISTRASI) DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) THE RAYJA COTTAGE YANG BERLOKASI DI KAWASAN SUMBER MATA AIR GEMULO
Dokumen 296TINDAKAN SATPOL PP SEMARANG KARENA MELALAIKAN KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MELAKUKAN PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN PEMBANGUNAN TOWER BTS OLEH PT LINGGAJATI AL. MANSHURIN YANG TIDAK BERIJIN (TIDAK ADA IMB) DAN MENIMBULKAN GANGGUAN BAGI WARGA JATISARI TALIASIH, JATISAR, MIJEN, KOTA SEMARANG
272MONITORING PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02/REK/0682.2009/ITC-02/II/2003 TANGGAL 14 FEBRUARI 2013 KEPADA DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. YANG BELUM DILAKSANAKAN
Dokumen 311Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737