NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN RI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 97NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN RI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 100NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/ORI-MOU/IX/2020 NOMOR 190 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 188NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 96NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 110NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 105NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 104NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 105NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 87NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DENGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TABANAN
Dokumen 111Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737