REKOMENDASI TENTANG SARAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR SAMSAT MANYAR SURABAYA
Dokumen 267REKOMENDASI TENTANG SARAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KOTA SURABAYA
Dokumen 286REKOMENDASI TENTANG TINDAKLANJUT PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERPANJANGAN IJIN USAHA KOLAM RENANG BRANTAS, DI JALAN KUSUMA BANGSA NO. 72 SURABAYA, JAWA TIMUR
Dokumen 292REKOMENDASI TENTANG DUGAAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS DUGAAN PEMBUNUHAN BERENCANA ALM. SAROSOKHI HULU DI NIAS SELATAN
Dokumen 293REKOMENDASI TENTANG PENCABUTAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR NOMOR : 645.45-137 TAHUN 2011 TERTANGGAL 11 MARET 2011 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR NOMOR : 645.8-372 TAHUN 2006 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ATAS NAMA GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) YANG TERLETAK DI JALAN K.H ABDULLAH BIN NUH NOMOR 31 TAMAN YASMIN KELURAHAN CURUG MEKAR, KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
Dokumen 224REKOMENDASI TENTANG SARAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SELURUH KECAMATAN DI DKI JAKARTA
Dokumen 280REKOMENDASI TENTANG SARAN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dokumen 302REKOMENDASI TENTANG PENYAMPAIAN SARAN PERBAIKAN PELAYAN PELABUHAN PENYEBRANGAN MERAK - BAKAUHENI
Dokumen 345REKOMENDASI TENTANG SARAN PERBAIKAN PELAYANAN DAN REKOMENDASI PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA DAN KEPALA SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA KARENA MELAKUKAN TINDAKAN MALADMINISTRASI
Dokumen 255MALADMINISTRASI ATAS BELUM TERLAKSANANYA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL, KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN KULON PROGO, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
Dokumen 341Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737