DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
Dokumen 146MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MALAHAYATI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Dokumen 225MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Aceh tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan kualitas pelayanan publik
Dokumen 187MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Sebelas Maret Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kampus Merdeka dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dokumen 222MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN FUNGSIONAL KINERJA POLRI DAN PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 192MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
Dokumen 163MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PUSAT STATISTIK DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI SERTA DUKUNGAN KEGIATAN DALAM LINGKUP TUGAS PENYELENGGARAAN STATISTIK DAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 162MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 154MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dokumen 161MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2019
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Dokumen 123Pengunjung
475
Hari Ini
1951
Kemarin
18199
Seminggu
49740
Bulan Ini
797175
Tahun Ini
931730
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
