DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
2020
Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 14212020
Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman RI
Dokumen Abstrak 14132019
Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 5542019
Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman
Dokumen Abstrak 5202019
Peraturan Ombudsman Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Ombudsman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 368MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 394MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dokumen 254MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Dokumen 227MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
Dokumen 213MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
Dokumen 171Pengunjung
935
Hari Ini
1951
Kemarin
18659
Seminggu
50200
Bulan Ini
797635
Tahun Ini
932190
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
