DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
UNDANG-UNDANG UU 2009
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 1673UNDANG-UNDANG UU 2008
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 776REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KTP ELETRONIK (KTP-el)
Dokumen 460REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRSI DALAM PROSES PENATAAN PEMUKIMAN KAMPUNG BARU DADAP OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Dokumen 439REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI MENGENAI IJIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Dokumen 421REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN PERIZINAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APARTEMEN (WISMA SUSUN) LEXINGTON RESIDENCE JAKARTA SELATAN
Dokumen 403REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG DUGAAN MALADMINISTRASI BERUPA TIDAK ADANYA TANGGAPAN DARI WALIKOTA BEKASI TERKAIT PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN APARTEMEN GRAND ICON
Dokumen 398REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Dokumen 364REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI OLEH WALIKOTA JAKARTA BARAT DAN JAJARAN TERKAIT DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT MENGENAI GANGGUAN KEBISINGAN DAN LINGKUNGAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA DAN BANGUNAN OLEH PT. SINAR GRAVINDO JAYA
Dokumen 297REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2015
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 352Pengunjung
4401
Hari Ini
4306
Kemarin
32881
Seminggu
41079
Bulan Ini
778103
Tahun Ini
1725953
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
