... ...
Kamis, 21 November 2024 19:57:43
Mohon Maaf kami sampaikan kepada pengguna JDIH Ombudsman jika terdapat beberapa dokumen hukum yang eror, kami masih dalam pemulihan dampak dari Hacker Server PDN KOMINFO. Jika perlu akses dokumen hukum dapat menghubungi Pengelola JDIH Ombudsman. Terima kasih
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "PELAKSANAAN"

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2022

Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Buku Saku Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
SAKU ANGGARAN 1 Ombudsman 2022 Buku pelaksanaan LINGKUNGAN pertanggungjawaban bukusaku
Dokumen 447

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 345 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PENUGASAN DAN NASKAH DINAS LAINNYA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2021 Ombudsman kewenangan pelaksanaan KEPUTUSAN 345 penandatanganan naskahdinas penugasan
Dokumen 362

2018

Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
PO 29 2018 PERWAKILAN 10 2011 kerja pemerintah daerah 2012 21 susunan pelaksanaan peraturan
Dokumen 902

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
persekjen 2020 6 SAKU ANGGARAN pelaksanaan buku pertanggungjawaban
Dokumen 223

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2017

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TUNJANGAN Kinerja pelaksanaan
Dokumen 208

PERATURAN PEMERINTAH PP 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
pp 1999 68 pelaksanaan tatacara PeraturanPemerintah penyelenggaraannegara
Dokumen 359

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN RI
persekjen 2021 SAKU ANGGARAN 3 Ombudsman pelaksanaan LINGKUNGAN pertanggungjawaban
Dokumen 281

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
persekjen 2021 SAKU ANGGARAN 1 pelaksanaan LINGKUNGAN pertanggungjawaban bukusaku
Dokumen 368

ARTIKEL HUKUM 2020

ANALISIS PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWAS KEBIJAKAN PUBLIK
REKOMENDASI Ombudsman Publik kebijakan pelaksanaan
Dokumen 430

Pengunjung

1843

...

Hari Ini

6621

...

Kemarin

18941

...

Seminggu

43013

...

Bulan Ini

726243

...

Tahun Ini

860798

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

...

JDIH

Social Links

Facebook Instagram