DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
TIDAK DIKELUARKANNYA SURAT ANJURAN DALAM HAL TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN MELALUI MEDIASI ANTARA SP BCA BERSATU DAN PT BANK BCA Tbk. SERTA PELIMPAHAN WEWENANG DARI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA KE KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
Dokumen 291REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
PENYAMPAIAN REKOMENDASI MENGENAI DUGAAN MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENGEMBALIAN DAN PENYERAHAAN BERKAS PERKARA DARI KEJAKSAAN KE KEPOLISIAN YANG BERULANG-ULANG
Dokumen 281REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PT. PGNI YANG ANGGARAN PEMBAYARANNYA BERASAL DARI HASIL PENJUALAN ASET PT. PGNI
Dokumen 363REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
PENUNDAAN BERLARUT PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS PENETAPAN JALUR HIJAU DI LOKASI EMPAT SERANGKAI KABUPATEN KOTABARU
291REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMILIHAN RAJA NEGERI RUMAH TIGA, KECAMATAN TELUK AMBON, KOTA AMBON, BERUPA PENETEPAN NY. NOVITA SYLVANA WATTIMENA SEBAGAI RAJA NEGERI RUMAH TIGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN RAJA DAN PERDA KOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG NEGERI DI KOTA AMBON
239REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
PERMASALAHAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN SUB WILAYAH PENGEMBANGAN TANJUNG UMA, BATAM YANG BELUM SELESAI DAN BELUM DAPAT DIMANFAATKAN OLEH INVESTOR
300REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2014
MALADMINISTRASI PROSES RUISLAG (TUKAR-MENUKAR) HARTA BENDA WAKAF H. BASIR (YAYASAN DAARUL ULUUM AL ISLAMIYAH) YANG MENGALAMI NILAI PENYUSUTAN
404REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2010
PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI ATAS KASUS YANG SUDAH LENGKAP (P21)
282REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2010
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERBAIKAN TEGANGAN LISTRIK DI PERUMAHAN KELAPA HIJAU RESIDENCE, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
Dokumen 406REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP SOR. ITOP REPTIANTO SELAKU PEGAWAI TETAP PT. ASKES (PERSERO)
Dokumen 319Pengunjung
360
Hari Ini
4869
Kemarin
30142
Seminggu
41906
Bulan Ini
778930
Tahun Ini
1726780
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
