NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 106NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS
Dokumen 104NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 110NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT
Dokumen 94NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG UPAYA PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT TERHADAP SETIAP ORANG YANG BERADA DI TEMPAT-TEMPAT TERJADINYA PENCABUTAN KEBEBASAN SERTA PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
108NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BAKRIE DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 113NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN RI DENGAN UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 105NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN RI DAN KOMISI INFORMASI PUSAT RI TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dokumen 125NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN RI DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENINGKATAN PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dokumen 101NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO DAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Dokumen 89Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737